‘Quick Count’ Pemilu 2019 Baru Bisa Diumumkan Jam 15.00 WIB

Foto: BBC

Foto: BBC

Sketsanews.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil hitung cepat (quick count) tidak boleh di pagi hari. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam putusannya, Ketua Hakim MK, Anwar Nasution menolak seluruh gugatan dari pemohon. Artinya, hitung cepat baru bisa diumumkan pukul 15.00 WIB.

“Mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Hakim MK, Anwar Nasution dalam sidang yang digelar Selasa, (16/04), seperti dikutip dari BBCIndonesia, Selasa (16/04).

Dalam amar putusannya, MK menganggap penundaan pengumuman hasil quick count itu untuk melindungi hak suara pemilih, kata Hakim MK Enny Nurbaningsih.

Menurutnya, apabila hasil quick count langsung dipublikasikan, maka hal tersebut bisa mempengaruhi pemilih yang belum menggunakan hak suaranya.

MK khawatir saat hasil quick count dipublikasikan, ada sejumlah masyarakat yang belum menyalurkan hak pilihnya di wilayah Indonesia barat.

Selain itu, MK juga mempertimbangkan kemungkinan lembaga survei dan media yang mempublikasikan berafiliasi dengan pasangan calon tertentu.

Pertimbangan lainnya, hasil quick count belum tentu akurat. “Karena masih mengandung rentang kesalahan atau margin of error ,” kata Enny.

Dengan putusan ini, maka aturan publikasi quick count tetap mengacu pada UU Pemilu, yakni dua jam setelah pemilihan di zona Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) berakhir.

Pemilihan di wilayah Indonesia bagian barat baru berakhir pukul 13.00 WIB, sehingga quick count baru bisa dipublikasikan pukul 15.00 WIB.

Sebelumnya, sejumlah stasiun televisi dan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) menggugat dua pasal dalam UU Pemilu terkait dengan hitung cepat.

Pasal 449 ayat 2 mengenai larangan hitung cepat sejak pagi hari dan Pasal 449 ayat 5 mengenai perkiraan hasil hitung cepat hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah pemungutan suara di Indonesia bagian barat.

Ketua AROPI, Denny JA, menyayangkan hasil putusan MK ini. Sebab, sebelumnya, pada pemilu 2009 dan 2014 MK membolehkan pengumuman hasil hitung cepat di pagi hari.

“Walau pun pahit, kami terima putusan itu,” katanya.

Denny menambahkan, putusan MK ini juga membatasi kebebasan ilmiah. Sebab menurut dia, di banyak negara, hasil survei atau hitung cepat tidak dibatasi waktunya. (Hw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: