Rakyat Sudah Cerdas Pilih Pemimpin, Presidential Threshold Tak Diperlukan Lagi

DPR (Foto: Berkas Sketsanews.com)

DPR (Foto: Ist)

Sketsanews.com, Jakarta – Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya’roni menilai, masyarakat sudah cerdas memilih sosok pemimpinnya. Sehingga, wacana ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sudah sewajarnya tidak diterapkan lagi.

“Sepatutnya di era demokrasi modern, apalagi Indonesia sudah melewati beberapa kali pilpres, tidak diperlukan lagi adanya ambang batas pencapresan. Rakyat sudah semakin cerdas tidak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam memilih pemimpin terbaik untuk bangsa,” kata Sya’roni kepada Okezone, Kamis (18/5/2017).

Pemilu 2019, kata dia, harus dijadikan tonggak sejarah tidak adanya pembatasan tersebut. Menurutnya, seluruh partai politik peserta pemilu harus diberikan haknya untuk mengajukan jagoan yang akan diusungnya.

“Apalagi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu sudah sangat ketat dan selektif, sehingga setiap parpol yang mampu melewatinya layak mendapatkan hak mengajukan capres,” tuturnya.

“Tidak perlu khawatir bila jumlah capres membludak. (Kita) Patut mencontoh Perancis yang penduduknya hanya seperempat dari Indonesia berani menyuguhkan 11 kandidat capres. Mekanismenya pilpres dilakukan dalam dua putaran, di mana putaran pertama sebagai ajang seleksi dan putaran kedua sebagai babak penentuan,” sambungnya.

Karena itu, Sya’roni menegaskan, para elite politik tidak perlu lagi repot-repot mengutak-atik batas pencapresan. “Biarkan rakyat yang menjadi penentu akhir. Esensi demokrasi adalah mandat di tangan rakyat, oleh karena itu biarkanlah rakyat menentukan pemimpin terbaik untuk bangsa,” pungkasnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan, bahwa pada Pemilu 2019, pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan serentak. Maka, ambang batas pencalonan presiden secara otomatis hilang atau 0%.

Konstelasi politik di parlemen menunjukkan bahwa mayoritas fraksi menghendaki tidak adanya ambang batas pengajuan calon presiden pada Pemilu 2019 mendatang. Enam fraksi di DPR mendukung presidential threshold 0%. Sementara hanya tiga fraksi yang menolak dan berkukuh PT tetap 20%. Tiga fraksi itu yakni PDI-P, Nasdem dan Golkar, sedangkan PKS masih belum menentukan sikapnya.
(Ro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: