Saat Janji Jokowi Tinggal Mimpi: Ekonomi RI Melesat 7%

Foto: Presiden Jokowi Menjawab Pertanyaan Setelah Sesi Foto Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 23 Oktober 2019 (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Sketsanews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi untuk periode kuartal III-2019.

Sepanjang kuartal III-2019, BPS mencatat bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,02% secara tahunan (year-on-year/YoY). Angka pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,02% tersebut lantas berada di bawah capaian periode kuartal I-2019 dan kuartal II-2019. Capaian tersebut juga jauh lebih rendah dari capaian pada kuartal III-2018 kala perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,17% secara tahunan.

Untuk diketahui, pada kuartal I-2019 perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,07% secara tahunan, sementara pada kuartal II-2019 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,05% secara tahunan.

Angka pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini sedikit berada di atas capaian periode yang sama tahun sebelumnya (kuartal I-2018) yang sebesar 5,06%. Sementara untuk periode kuartal-II 2019, pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah jika dibandingkan capaian kuartal II-2018 yang mencapai 5,27%.

Lantas, secara keseluruhan laju perekonomian di sepanjang tahun 2019 terbilang mengecewakan, hampir mustahil untuk mampu tumbuh sesuai dengan target pemerintah yakni 5,3%.

Usai sudah periode satu Presiden Joko Widodo (Jokowi), ternyata perekonomian Indonesia gagal meroket seperti yang dijanjikannya. Sekedar mengingatkan, 7% merupakan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Jokowi kala berkompetisi melawan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam gelaran pemilihan presiden (Pilpres) 2014.

Tak ada ceritanya janji manis itu terealisasi. Tak usahlah kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, wong keluar dari batas bawah 5% saja kita tidak bisa.

Melansir data Refinitiv, pada tahun 2015 atau tahun pertama di mana Jokowi menjabat penuh sebagai presiden, pertumbuhan ekonomi justru longsor ke angka 4,79%. Selepas itu, pertumbuhan ekonomi selalu nyaman berada di batas bawah 5%.


Oh ya, pertumbuhan ekonomi di periode satu Jokowi juga kerap kali berada di bawah target yang dicanangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) yang jauh lebih konservatif ketimbang janji manisnya kala berkampanye yang sebesar 7%.

Sedikit mundur ke tahun 2017, perekonomian ditargetkan tumbuh sebesar 5,1% dalam APBN. Pemerintah kemudian seakan menyombongkan diri dengan menaikkan targetnya menjadi 5,2% dalam APBNP 2017. Padahal, biasanya target pertumbuhan ekonomi dalam APBNP justru diturunkan. Realisasinya, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 5,07% pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, perekonomian hanya tumbuh sebesar 5,17%. Padahal, pemerintah mematok target sebesar 5,4%. Ada selisih yang sangat jauh antara target dan realisasi.

Untuk diketahui, lembaga keuangan besar berbendera asing kini memproyeksikan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh di bawah 5% pada tahun 2019.

Melansir konsensus yang dihimpun oleh Bloomberg, JPMorgan Chase dan BNP Paribas sama-sama memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh di angka 4,9% pada tahun ini.

Lantas, apa sih penyebab perekonomian Indonesia begitu loyo di era Jokowi?

 

Jangan Sedikit-sedikit Salahkan Ekonomi GlobalFoto: Infografis/Saling balas serangan AS VS CHINA/Aristya Rahadian krisabella

Jangan Sedikit-sedikit Salahkan Ekonomi Global

Banyak pihak mengatakan: “Ah, perekonomian global kan sedang melambat, wajar dong kalau Jokowi kesulitan merealisasikan janjinya.”

Tunggu dulu, siapa bilang perekonomian global selalu melambat di era kepemimpinan Jokowi?

Pada tahun 2015, International Monetary Fund (IMF) mencatat bahwa perekonomian global tumbuh sebesar 3,44%, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2014 yang sebesar 3,577%. Pada tahun 2016, perekonomian global kembali tumbuh melambat, yakni menjadi 3,372%. Namun pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi global melonjak menjadi 3,789%, menandai laju pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2011.

Jika dihitung, pertumbuhan ekonomi global dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami lonjakan sebesar 0,42 persentase poin. Di sisi lain, tambahan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode yang sama (2016 ke 2017) hanya sebesar 0,05 persentase poin. Terlihat jelas bahwa perekonomian Indonesia tak bisa memanfaatkan momentum yang ada.

Jadi, tak usahlah sedikit-sedikit menyalahkan perekonomian global. Tak usah sedikit-sedikit menjadikan perang dagang, Brexit, dan berbagai hal lainnya sebagai tameng dari kesalahan diri sendiri.

“Tapi kan, pertumbuhan ekonomi sebesar 5% sudah terbilang tinggi?”

Kalau dibilang pertumbuhan ekonomi di batas bawah 5% yang dicatatkan pemerintahan Jokowi tinggi, sebenarnya tidak juga. Negara-negara tetangga (yang sama-sama masuk kategori negara berkembang) ada yang perekonomiannya tumbuh lebih kencang ketimbang Indonesia.

“Kenapa sih pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tinggi?”

Jawabannya: kesejahteraan masyarakat. Kala perekonomian tumbuh dengan pesat, penciptaan lapangan pekerjaan akan tumbuh dengan pesat pula sehingga pengangguran menjadi lebih mudah diberantas. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan juga akan lebih mudah dilakukan.

Berbicara mengenai pengangguran, BPS juga baru saja merilis data pengangguran terbaru. Per Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berada di level 5,28%. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia terlihat begitu sulit untuk ditekan ke bawah 5%.

Tingkat pengangguran di Indonesia bahkan merupakan salah satu yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dari beberapa negara di kawasan Asia yang kami kumpulkan datanya, tingkat pengangguran di Indonesia merupakan yang tertinggi ketiga.

Ekonomi Thailand boleh cuma tumbuh 2,3%, tapi tingkat penganggurannya ternyata bahkan tak sampai 1%. Kacaunya, Vietnam yang tingkat penganggurannya hanya 2,17%, perekonomiannya masih tumbuh dengan fantastis, melebihi level 7%. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, tentu performa perekonomian Indonesia tak bisa dibilang menggembirakan.

Makin Tak Kompetitif & Masih RibetFoto: World Economic Forum (weforum.org)

Makin Tak Kompetitif & Masih Ribet

Salah satu hal yang membuat perekonomian terus saja terpuruk adalah Indonesia yang makin tak kompetitif.

Belum lama ini, World Economic Forum merilis publikasi The Global Competitiveness Report edisi 2019. Publikasi ini berisi kajian dari World Economic Forum terkait dengan daya saing dari berbagai negara di belahan dunia.

Pada tahun 2019, Indonesia berada di posisi 50 dari total 141 negara yang disurvei oleh World Economic Forum. Posisi Indonesia pada tahun 2019 melorot hingga lima peringkat jika dibandingkan posisi pada tahun 2018.

Skor Global Competitiveness Index 4.0 Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 64,6, turun 0,3 poin jika dibandingkan capaian tahun 2018.

Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur dan Pasifik, Indonesia berada di posisi 10. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, posisi Indonesia adalah di peringkat empat. Indonesia kalah dari Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 27), dan Thailand (peringkat 40).

Ada empat indikator yang mendasari penilaian dari World Economic Forum terhadap daya saing dari sebuah negara. Keempat indikator tersebut adalah iklim perekonomian, kondisi pasar, kualitas sumber daya manusia, serta ekosistem inovasi. Setiap indikator tersebut memiliki sub-indikatornya masing-masing yang jika ditotal berjumlah 12 sub-indikator.

Khusus untuk Indonesia, ada beberapa sub-indikator yang perlu membuat kita mengelus dada lantaran capaiannya berada di posisi yang jauh dari kata menggembirakan.

Pertama, terkait dengan infrastruktur. Memang, Jokowi sudah banting tulang di periode pertamanya guna memperbaiki kualitas infrastruktur di tanah air yang seringkali membuat pelaku usaha geleng-geleng kepala.

Tapi nyatanya, kualitas infrastruktur Indonesia saat ini masih berada di peringkat 72 dari 141 negara. Jelas dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih masif dan cerdas lagi untuk bisa memperbaiki sub-indikator ini.

Selain itu, adopsi teknologi informasi dan komunikasi juga membuat Indonesia menjadi negara yang lemah daya saingnya. Di sub-indikator ini, Indonesia menempati peringkat 72 dari 141 negara.

Kemudian, pasar tenaga kerja Indonesia juga patut mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kondisi pasar tenaga kerja Indonesia menempati peringkat 85 dari 141 negara.

Yang paling mengenaskan adalah ketika melihat indikator kualitas sumber daya manusia, khususnya di sub-indikator kesehatan. Di sub-indikator tersebut, Indonesia menempati peringkat 96 dari 141 negara.

Berbicara mengenai perizinan, Indonesia bisa dibilang memprihatinkan. Belum lama ini, Bank Dunia (World Bank) merilis laporan bertajuk “Doing Business 2019: Training for Reform”. Publikasi ini membandingkan seberapa mudah membuka bisnis di suatu negara jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Ternyata, terlepas dari gelora Jokowi untuk memangkas prosedur perizinan, memulai bisnis di Indonesia masih sangat-amat ribet. Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia berada di level 73 dari 190 negara yang disurvei Bank Dunia.

Dalam masa kampanye, Jokowi kerap menjanjikan akan mempermudah prosedur perizinan di Indonesia yang terkenal menyulitkan, yang pada akhirnya seringkali menyurutkan minat investor untuk membangun pabrik di tanah air. Pasca terpilih, kebijakan pemangkasan prosedur perizinan dituangkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid II.

Tak usahlah kita membandingkan Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam, Indonesia jelas kalah dari mereka. Tetapi parahnya, memulai bisnis di Indonesia terbukti lebih ribet dari negara-negara kecil yang kalau disebut namanya, rasanya sulit dipercaya mereka lebih baik dari Indonesia.

Skor Ease of Doing Business (EODB) Indonesia lebih rendah ketimbang Chile, Maroko, Kenya, hingga Peru. Untuk urusan kemudahan memulai bisnis, Chile berada di peringkat 56, Maroko 60, Kenya 61, dan Peru 68.

RIbetnya memulai bisnis di Indonesia bahkan sempat dibuktikan sendiri oleh CNBC Indonesia. Pada Juli 2019, CNBC Indonesia mencoba mendatangi pusat pelayanan Online Singe Submission (OSS) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekitar pukul 11.00 WIB untuk mendapatkan informasi terkait syarat mendirikan perusahaan.

Sayangnya, saat tiba di tempat ternyata antrean untuk melakukan konsultasi sudah habis. Petugas help desk di OSS BKPM mengatakan setiap harinya hanya diberikan kuota 200 nomor antrean untuk mengurus perizinan di OSS.

“Kalau mau memang harus datang pagi Mas, sekitar jam 05:00 untuk isi absen. Nanti jam 07:30 baru ambil nomor antrean. Jam 08:00 mulai pelayanan,” kata petugas tersebut.

Beberapa orang yang ingin melakukan konsultasi di OSS BKPM tampak kebingungan dan belum mengetahui tentang adanya aturan pembatasan nomor antrean per hari.

Salah satu pegawai perusahaan swasta, Ahmad, mengaku datang dari Bogor dan ditugaskan perusahaannya untuk mengurus perizinan melalui OSS. Dia mengaku tidak tahu soal antrean yang dibatasi hanya 200 orang per harinya.

“Jadinya saya mesti balik lagi nih Mas,” keluhnya.

Tulang Punggung Ekonomi Indonesia Kena OsteoporosisFoto: CNBC Indonesia/Muhammad Luthfi Rahman

Tulang Punggung Ekonomi Indonesia Kena Osteoporosis

Dari tahun ke tahun, Indonesia mengalami yang namanya deindustrialisasi. Di era kepemimpinan Jokowi, sektor manufaktur (industri pengolahan) terus saja tumbuh melambat.

Untuk diketahui, sektor manufaktur merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor manufaktur terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) masih yang terbesar, yaitu sekitar 20% (per tahun 2018).

Namun, tulang punggung ini terserang osteoporosis, begitu rapuh, begitu renta, dan daya topangnya semakin menurun. Pada tahun 2018, kontribusi sektor manufaktur terhadap pembentukan PDB hanya tersisa 19,86%. Padahal pada tahun 2014, kontribusinya mencapai 21,02%.

Kalau ditarik lebih jauh ke tahun 2010, terlihat bahwa penurunan kontribusi sektor manufaktur semakin dalam. Pada tahun 2010, sektor manufaktur menyumbang sebesar 22,04% terhadap pembentukan PDB.

Dari tahun ke tahun, pertumbuhan sektor manufaktur bisa dibilang miris. Sudah cukup lama laju pertumbuhan sektor manufaktur selalu berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi secara umum.

Pada tahun 2011, sektor manufaktur membukukan pertumbuhan sebesar 6,26%, mengalahkan pertumbuhan ekonomi saat itu yang hanya sebesar 6,17%. Namun selepas itu, tak pernah lagi ada ceritanya pertumbuhan sektor manufaktur bisa mengungguli pertumbuhan ekonomi.

Teranyar pada periode sembilan bulan pertama tahun 2019, sektor manufaktur tercatat hanya tumbuh sebesar 3,85% jika dibandingkan dengan periode sembilan bulan pertama tahun 2018, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,04%.

Akibat lambatnya pertumbuhan sektor manufaktur di Indonesia, serapan tenaga kerjanya juga menjadi kurang maksimal. Pada tahun 2017, sektor manufaktur tercatat menciptakan sebanyak 1,69 juta lapangan kerja. Pada tahun 2018, penciptaan lapangan kerja dari sektor manufaktur menurun menjadi 690.000 saja. Pada tahun 2019, angkanya kembali menurun menjadi 680.000.

Seiring dengan sektor manufaktur yang terserang osteoporosis, perekonomian Indonesia menjadi kian tak proporsional seiring dengan berjalannya waktu. Sudah pertumbuhannya kecil, eh ternyata makin tak proporsional, benar-benar membuat kita iba.

Perlu diketahui bahwa perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor tradable dan sektor non-tradable.

Sektor tradable berisikan industri-industri yang output-nya diperdagangkan secara internasional serta melibatkan proses produksi yang konvensional. Agrikultur, pertambangan, dan manufaktur termasuk ke dalam sektor ini. Pada umumnya, sektor tradable memerlukan banyak tenaga kerja berpendidikan rendah, buruh pabrik misalnya.

Sementara itu, sektor non-tradable pada umumnya terdiri dari sektor-sektor jasa seperti jasa telekomunikasi, transportasi, dan keuangan. Sektor ini memerlukan lebih sedikit tenaga kerja, namun dengan kualifikasi tingkat pendidikan yang lebih tinggi, biasanya dimulai dari jenjang S1 ke atas atau setidaknya diploma.

Terhitung sejak Jokowi mengambil alih posisi RI-1 dari tangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014 silam, perekonomian Indonesia sudah dikuasai oleh sektor non-tradable. Berdasarkan perhitungan Tim Riset CNBC Indonesia, sektor non-tradable menguasai sebesar 54,8% dari perekonomian Indonesia, sementara porsi dari sektor tradable adalah sebesar 45,2%.

Namun, tahun demi tahun terlewati, sektor non-tradable kian menguasai perekonomian tanah air. Pada tahun 2018, sektor non-tradable menguasai sebesar 57% dari perekonomian Indonesia, sementara porsi dari sektor tradable adalah sebesar 43%. Per sembilan bulan pertama tahun 2019, porsi dari sektor non-tradable terhadap perekonomian Indonesia kembali naik menjadi 57,2%, sementara porsi dari sektor tradable menciut menjadi 42,8%.

Kenaikan porsi sektor non-tradable tidak lain didorong oleh pesatnya pertumbuhan di sektor tersebut, mengalahkan sektor tradable.

Sekilas, tentu menjadi hal yang menggembirakan ketika sektor terbesar dalam ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Namun di sisi lain, lemahnya pertumbuhan sektor tradable membuat penciptaan lapangan kerja di sektor ini menjadi lambat.

Padahal, lapangan kerja di sektor tradable adalah yang relatif mudah diakses oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas berpendidikan rendah.

Tak heran, seperti yang sudah disebutkan di halaman dua, tingkat pengangguran di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi.

Kebijakan Gila Jokowi (Masih) Kita NantikanFoto: Pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 23 Oktober 2019 (REUTERS/Willy Kurniawan)

Kebijakan Gila Jokowi (Masih) Kita Nantikan

Dengan melihat laju perekonomian Indonesia yang bisa dibilang ‘hidup segan, mati tak mau’ tersebut, jelas diperlukan gebrakan atau yang disebut Jokowi dengan ‘kebijakan gila’.

Sekedar mengingatkan, selepas memenangkan gelaran Pilpres pada bulan April kemarin, Jokowi beberapa kali menjanjikan gebrakan dengan meluncurkan ‘kebijakan gila’.

Beberapa bulan yang lalu, Jokowi menyempatkan diri untuk berkumpul bersama para aktivis ’98. Di hadapan para aktivis, Jokowi menegaskan dirinya tidak segan untuk mengambil keputusan ‘gila’ jika itu untuk kepentingan negara.

“Sudah kurang lebih 21 tahun gerakan reformasi yang dikomandani oleh aktivis-aktivis ’98 berjalan. Kita semuanya harus berani mengevaluasi apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah, baik yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil,” kata Jokowi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada bulan Juni silam, dilansir dari detikcom.

“Saya dalam 5 tahun ke depan insyaallah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi, keputusan yang gila, keputusan yang miring-miring, yang itu penting untuk negara ini akan kita kerjakan. Jadi, saya tidak memiliki beban apa-apa,” katanya.

Dalam kondisi seperti saat ini, rasanya memang hanya ‘kebijakan gila’ yang bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia.

Salah satu ‘kebijakan gila’ yang bisa diambil Jokowi adalah dengan memajaki perusahaan digital.

Seperti yang diketahui, pola konsumsi masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Kini, untuk mendengarkan musik dan menonton film, tak lagi perlu membeli CD di toko konvensional, tapi cukup dengan berlangganan kepada perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa distribusi secara digital, Spotify dan Netflix contohnya.

Namun hingga kini, walaupun sudah begitu banyak pelanggan Spotify dan Netflix yang berdomisili di Indonesia, tak pernah ada ceritanya mereka membayar pajak. Pasalnya selama ini, kedua perusahaan tersebut belum berstatus BUT (Bentuk Usaha Tetap) atau belum memiliki kantor fisik sehingga tak bisa dipajaki. Padahal kalau dihitung-hitung, nilainya seharusnya cukup besar dan bisa dialokasikan untuk pembangunan.

Kini, Jokowi melalui tangan kanannya untuk urusan keuangan negara yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mencoba mengejar penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan digital macam Spotify dan Netflix.

Sri Mulyani pada hari Senin (4/11/2019) menegaskan bahwa perusahaan digital seperti Netflix dan Spotify harus membayar pajak. Dengan keberhasilan Australia dan Singapura dalam mengenakan pajak kepada Netflix, Indonesia menjadi terpacu untuk melakukan hal serupa.

Income banyak Netflix, Spotify, mereka tak punya perusahaan di sini. Tidak akan bisa mungut pajak karena mereka nggak punya BUT (Bentuk Usaha Tetap),” ungkap Sri Mulyani di Gedung DPR, Senin (4/11/2019).

“Oleh karena itu dalam undang-undang yang kita usulkan selesai bahwa konsep mengenai ekonomi digital tidak memiliki BUT tetapi aktifitasnya banyak seperti yang saya sebutkan, maka mereka memiliki kehadiran ekonomis yang signifikan atau economy present yang signifikan. Oleh karena itu wajib membayar pajak,” tegas Sri Mulyani.

Semoga, kebijakan ini segera dieksekusi dan bukan hanya wacana semata.

Lebih lanjut, masih terkait dengan masalah perpajakan, berkaca dari lesunya perekonomian tanah air, sudah sepatutnya pemerintah memberikan insentif pajak yang nendang bagi para pelaku usaha.

Maklum saja, selama ini insentif fiskal yang diberikan pemerintah berupa tax holiday dan tax allowance bisa dibilang kurang nendang.

Untuk periode 2017, Sri Mulyani bahkan menyatakan bahwa tak ada satupun perusahaan yang mengajukan diri untuk mendapatkan tax allowance dan tax holiday. Kok bisa? Rupanya, persyaratannya terlalu sulit dipenuhi. Pemerintah seakan tak tulus memberikan insentif bagi pengusaha.

Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pernah menyatakan bahwa untuk mendapatkan insentif pajak di Indonesia, seperti tax holiday, tidaklah mudah. Selain terbatas di sektor industri tertentu, batas minimal nilai investasi yang harus dikucurkan juga sangat besar, yakni Rp 1 triliun.

Memang, batas minimal investasi bisa diturunkan hingga menjadi Rp 500 miliar. Namun, investor harus memperkenalkan teknologi tingkat tinggi dan insentif yang bisa diberikan hanyalah pengurangan PPh paling banyak 50% saja. Hal ini memicu minimnya partisipasi pelaku usaha.

Kini, Jokowi diketahui telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 Tahun 2019. Ini merupakan aturan ‘Super Deductible Tax’ atau pengurangan pajak di atas 100%.

PP Ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2019 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan.

Poin baru dalam aturan ini adalah fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu, demikian dikutip CNBC Indonesia dari PP Nomor 45 Tahun 2019.

Namun, kalau peraturan turunan dari PP yang diteken Jokowi itu masih saja kentang, ya hasilnya akan sama saja, perekonomian tetap akan kurang bergairah.

Jadi, mari kita nantikan, apakah Jokowi benar-benar mengeluarkan ‘kebijakan gila’ nantinya, baik dalam hal perpajakan maupun dalam hal-hal lainnya.

TIM RISET CNBC INDONESIA

Sumber : CNBCI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: