Saksi Sebut Kakanwil Pajak DKI Berperan Urus Persoalan Pajak PT EKP

Sketsanews.com – Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv disebut turut berperan dalam mengurus persoalan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam, Johnny Sirait menyebut Haniv menginstruksikan agar pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap PT EKP dibatalkan.

Menurut Johnny, permintaan pembatalan PKP itu disampaikan langsung Haniv kepada dirinya. “Karena ada instruksi dari Pak Kanwil,” kata Johnny saat menjadi saksi dalam sidang terdakwa pemberi suap pejabat Ditjen Pajak yaitu Country Director PT EKP, Ramapanicke Rajamohanan Nair di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (27/2).

Instruksi yang dikeluarkan Muhammad Haniv itu pun berpengaruh terhadap gagalnya penerimaan negara sebesar Rp 78 miliar. Pasalnya, penerimaan itu seharusnya berasal dari wajib pajak PT Eka Prima Ekspor Indonesia. “Iya, memang ini seharusnya masuk ke kas negara,” ujar Johnny.

PT EKP awalnya menghadapi beberapa persoalan pajak. Salah satunya terkait restitusi pajak periode Januari 2012-Desember 2014 sebesar Rp 3,5 miliar. Permohonan atas restitusi itu kemudian diajukan pada 26 Agustus 2015 ke Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam.

Namun, permohonan restitusi itu ditolak. Sebab, PT EKP ternyata memiliki tunggakan pajak sebagaimana tercantum dalam STP PPN tanggal 6 September 2016. Tunggakan tersebut sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015.

KPP PMA Enam juga mengeluarkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP. Alasannya, PT EKP diduga tidak menggunakan PKP sesuai ketentuan.  Sehingga, ada indikasi restitusi yang diajukan tidak sebagaimana semestinya.

Menurut Johny, KPP PMA Enam tidak mengetahui alasan Haniv meminta PKP terhadap PT EKP dibatalkan. Haniv menginstruksikan itu tanpa memberikan alasan yang jelas.

Belakangan, Haniv atas nama Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan pembatalan surat tagihan pajak (STP) terhadap PT EKP.

Dengan demikian, tunggakan pajak sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015, menjadi nihil. “Setelah kasus ini saya baru tahkanwil djp u. Tapi pembatalan itu wewenang Kanwil, secara SOP itu wewenang Kanwil, Kepala Kantor hanya melalukan pembetulan,” kata Johnny. (Ags)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: