Siang Ini Divonis, Jonru Ginting Yakin Bebas

Jonru Ginting (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

Jonru Ginting (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

Sketsanews.com, Jakarta – Jon Riah Ukur Ginting alias Jonru menghadapi vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat siang (2/3). Adapun dia didakwa melakukan ujaran kebencian di media sosial.

Seperti yang dilansir Jawapos, Kuasa hukum Jonru, Juju Purwantoro mengaku optimis kliennya akan bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Tentu insyaallah kita berharap hakim memtuskan klien kami, Jonru Ginting bebas dari tuntutan,” tegasnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (2/3).

Keyakinannya itu didasari atas apa yang didakwakan JPU kepada kliennya. Menurut Juju, alat bukti yang ditampilkan pihak jaksa lemah dan tidak sesuai hukum atau aturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pengacara Jonru Ginting, Juju Purwantoro (Desyinta Nuraini/JawaPos.com)

Dia menjelaskan, alat bukti yang sah adalah yang ditampilkan dalam persidangan. Sementara, hanya satu dari empat alat bukti elektronik yang ditampilkan jaksa.

“Dari empat, yang bisa diakses hanya satu. Artinya ahli digital forensik mengakui hanya satu yang bisa dijadikan sebagai barang bukti,” tambahnya.

Untuk itu, dia berharap majelis hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. “Dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bebas, independen tanpa dipengaruhi pihak manapun dalam memutuskan kasus ini,” tegas Juju.

Sementara itu, untuk kemungkinan terburuk, dia mengaku sudah menyiapkan langkah hukum. “Kami pertimbangkan untuk banding,” pungkas Juju.

Sebelumnya, seseorang bernama Muannas Alaidid melaporkan Jonru karena unggahannya di media sosial yang dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu.

Salah satu unggahan yang dipersoalkan berbunyi, “Kita merdeka dari jajahan Belanda tahun 1945, tapi 2017 belum merdeka dari jajahan China”.

Dalam sidang sebelumnya JPU menuntut pidana dua tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta kepada Jonru.

JPU menilai Jonru terbukti melanggar melanggar pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Tb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: