Sikap Pemerintah yang Hendak Membubarkan HTI Sangat Bertentangan dengan Demokrasi

Hizbut Tahrir Indonesia (Foto; Istimewa)

Hizbut Tahrir Indonesia (Foto: Istimewa)

Sketsanews.com, Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan pemerintah telah memutuskan akan menempuh langkah hukum untuk melakukan pembubaran terhadap organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Setidaknya ada lima poin pernyataan pemerintah terkait dengan HTI yang disampaikan oleh Wiranto.

Pertama, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ketiga, aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. Keempat, mencermati pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. Dan kelima, keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Alih-alih menuding aktivitas dakwah atau keorganisasian HTI bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, kontraproduktif dengan arah gerak pembangunan guna mencapai tujuan nasional serta sejumlah tudingan lainnya, langkah yang telah diambil oleh pemerintah sejauh ini malah menunjukan sejumlah catatan kekeliruan.

Pembubaran Inkonstitusional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) memang mengakomodir langkah pembubaran terhadap ormas oleh pemerintah. Ketentuan tentang pembubaran ormas tersebut sejatinya telah ditentang oleh banyak kalangan sejak UU Ormas masih proses pembentuk hingga saat ini. Sebab secara materi muatan ketentuan pembubaran ormas telah bertentangan dan mencederai prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi dan negara hukum Indonesia.

Nilai-nilai HAM dan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari negara hukum Indonesia hari ini. Kedua nilai tersebut telah terinduksi secara sadar ke dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang mendeklarasikan diri sebagai negar hukum. Meskipun belum sepenuhnya utuh dan belum berjalan sesuai harapan, setidaknya sejauh ini kita telah dapat merasakan manfaat kehadiran HAM dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendapatkan tempat yang positif dalam perpolitikan internasional.

Sayangnya sikap pemerintah yang hendak membubarkan HTI sangat bertentangan dan mencederai prinsip HAM, demokrasi dan negara hukum Indonesia. Dalil bahwa aktivitas HTI di Indonesia yang hendak memperjuangkan berdirinya negara khilafah islamiyah dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta membahayakan keutuhan NKRI dapat dikatakan lebih bertendensi pada tuduhan semata.

Sebab, jika pemerintah lebih dewasa dalam melihat HTI dengan segala aktivitas dan perkembangannya, semestinya hal tersebut ditempatkan sebagai kritik atau alarm kegegalan bahkan kekalahan sebagian dari kontestasi wacana kebangsaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan wacana negara khilafah islamiyah milik HTI. Kritik atau alarm kegegalan bahkan kekalahan tersebut semestinya adalah titik awal evaluasi dalam melihat sejauh mana keberhasilan upaya penanaman dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan bernegara.

Penanaman dan pemahaman nilai-nilai  kebangsaan dan bernegara yang dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan informal (program bela negara) harus kembali ditelaah lebih dalam, apakah telah mencapai pada titik fundamen atau hanya sebatas kulit-kulit luar. Lebih dalam lagi, evaluasi juga harus ditujukan dengan pertanyaan yang lebih mendasar, apakah eksistensi NKRI hingga hari ini telah dapat memenuhi tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia, atau setidaknya telah benar-benar bergerak ke arah tersebut?

Bagi sebagian rakyat Indonesia, sejumlah persoalan bangsa dan negara hari ini yang tak kunjung selesai serta tak menampakkan arah perbaikan telah menghadirkan kejenuhan. Sementara HTI dengan aktivitasnya menawarkan negara dengan format baru yang bagi sebagian orang merupakan jawaban atas segala permasalahan yang ada. Inilah semestinya yang harus disadari oleh pemerintah. Bahwa rakyat membutuhkan kehadiran negara yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial. Bukan disodorkan dengan beraneka ragam konflik dan polemik.

Selain itu, langkah pemerintah yang hendak membubarkan HTI dapat dikatakan sebagai sinyal kepanikan. Sebab, jika pemerintah dewasa, seharusnya wacana yang digalakan oleh HTI juga “dilawan” dengan wacana oleh negara yang sejatinya memiliki segala instrumen untuk menggalakannya. Apabila cara dan konten dakwah HTI dianggap tidak tepat diperbaiki dengan mencontohkan cara dan konten dakwah yang dianggap tepat. Jika terdapat pelanggaran hukum, pada posisi itulah negara mengambil peran. Bukan membalas wacana dan dakwah yang dinilai secara sepihak dengan melakukan pembubaran.

Kesalahan Momentum

Meletak HTI sebagai ormas yang mengancam keutuhan NKRI, hingga dapat dikatakan memenuhi kriteria untuk dibubarkan sejatinya hanya akan mematik polemik dan kegaduhan baru. Langkah pemerintah ini sangat berani di tengah menguatnya populisme agama. Pemerintah seakan lupa belum lama ini sejumlah aksi demonstrasi yang mengatasnamakan pembelaan terhadap agama dan ulama cukup “merepotkan” pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dipantik oleh pidato Ahok di Kepulauan Seribu, gerakan ini berhasil merebut hati massa hingga ke pelosok-pelosok nusantara.

Gerakan tersebut bahkan dapat dikatakan telah mengusai wacana umum dan telah menjadi narasi umum akar rumput. Hingga kemudian melahirkan justifikasi terhadap pemerintahan saat ini yang tidak pro terhadap umat Islam. Karena sejumlah sikap pemerintah dituding memihak kepada Ahok yang telah menodai agama, namun pada sisi lainnya pemerintah melalui Polri juga dituding telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama serta beberapa orang pendukung aksi bela Islam dan ulama.

Terlepas hal tersebut merupakan kesimpulan hasil kontemplasi akal yang sadar dan rasional atau hasil pelintiran kepentingan politik Pilkada DKI, setidaknya langkah pemerintah yang hendak membubarkan HTI berpotensi besar dapat kembali mempengaruhi gerakan massa yang masih sangat ingat dan masih memiliki semangat pembelaan terhadap agama dan ulama warisan sejumlah aksi demonstrasi sebelumnya. Bukannya akan menarik dampak positif dengan langkah hukum yang hendak ditempuh untuk membubarkan HTI. Pemerintah malah berpotensi besar akan menerima dampak negatif dari upaya untuk membubarkan HTI tersebut. Sebab upaya tersebut dilakukan pada momentum yang sama sekali tidak tepat.

(Wis/Padek)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: