Sketsa News
 
Home Berita, Berita Terkini, News, Pendidikan SMAN Mojogedang Karanganyar Coret 32 Siswa Ber-SKTM

SMAN Mojogedang Karanganyar Coret 32 Siswa Ber-SKTM

Foto kondisi rumah salah satu orang tua siswa saat tim dari SMAN Mojogedang melakukan verifikasi SKTM pada Selasa (10/7 – 2018). (Solopos/Sri Sumi Handayani)

Sketsanews.com, Karanganyar – SMAN Mojogedang, Karanganyar, mencoret 32 siswa yang mendaftar menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam PPDB SMA/SMK online. Pencoretan itu berdasar hasil verifikasi yang dilakukan setelah kepala sekolah setempat ditelepon Gubenur Jateng Ganjar Pranowo, Selasa (10/7/2018).

SMAN Mojogedang menerima 252 siswa yang mendaftar menggunakan SKTM. Padahal daya tampung sekolah dengan sembilan rombongan belajar atau 324 siswa. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, merespons hal itu dengan menelepon Kepala SMAN Mojogedang, Purwadi.

Dalam video yang diunggah di channel berbagi video, Youtube, Ganjar meminta Purwadi menerjunkan seluruh guru SMAN Mojogedang untuk memverifikasi SKTM dan segera melaporkan hasilnya pada Selasa sore. Dari hasil verifikasi dengan kunjungan rumah terhadap 252 siswa ber-SKTM, 32 siswa di antaranya dinyatakan tidak lolos verifikasi.

Purwadi mengangguk dan menjelaskan kejadian dalam video tersebut dengan tenang saat berbincang dengan awak media di ruang kerjanya, Rabu (11/7/2018). SMAN Mojogedang menurunkan tim terdiri dari guru dan petugas sekolah dibantu siswa yang tergabung dalam OSIS.

Tim itu melakukan verifikasi ke sejumlah rumah siswa yang mendaftar menggunakan SKTM. Hal itu dilakukan setelah Purwadi menerima teguran dan perintah lisan dari Gubernur melalui sambungan telepon.

“Setelah verifikasi, 32 siswa enggak lolos verifikasi. Mereka terpaksa dicoret karena dinilai tidak masuk kriteria keluarga miskin. Kondisi ekonomi dinilai mampu. Rumah dua lantai, punya mobil, usaha yang dijalankan tergolong besar hasilnya,” kata Purwadi.

Mereka nekat mengaku keluarga miskin (gakin) dengan melampirkan SKTM saat pendaftaran. Purwadi menyampaikan keputusan tidak meloloskan 32 siswa saat verifikasi SKTM tidak dibuat asal-asalan. Tim SMAN Mojogedang berkoordinasi dengan pihak desa perihal verifikasi SKTM dan kriteria gakin.

“Saat itu pikiran kami apakah berhak verifikasi. SKTM dikeluarkan desa dan kecamatan. Tidak ada surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah tentang verifikasi SKTM. Kalau begitu belum ada payung hukum [verifikasi SKTM]. Lalu Gubernur kasih perintah. Itu dasar kami verifikasi,” ujar dia.

Selain tidak ada payung hukum, kekhawatiran Purwadi sehingga tidak melakukan verifikasi SKTM saat itu karena tidak ingin berhadapan dengan masyarakat. Tetapi, rasa percaya diri muncul setelah Gubernur mengeluarkan instruksi.

“Ada yang komplain karena verifikasi mendadak. Tapi kami ketemu dengan kades sebelum ke rumah siswa. Kades menyilakan tim memutuskan apabila siswa yang mendaftar menggunakan SKTM dinilai tidak layak disebut gakin,” tutur dia.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN Mojogedang, Dwi Wuryanti, membagikan data 252 pendaftar yang menggunakan SKTM. Sebanyak 140 siswa mendaftar pada jurusan IPA dan 112 siswa jurusan IPS. Hasil verifikasi, 32 siswa yang mendaftar menggunakan SKTM  tidak lolos verifikasi.

“Hasil verifikasi kami laporkan ke provinsi. Mereka didiskualifikasi. Tetapi, keputusan menerima atau tidak bukan wewenang kami. Itu provinsi. Sekolah hanya menyampaikan bahwa siswa itu tidak memenuhi kriteria layak menggunakan SKTM,” jelas Dwi.

Sementara itu, pantauan Solopos.com di SMAN Mojogedang, ratusan pelajar dan sejumlah orang tua siswa datang ke sekolah sejak pukul 06.00 WIB. Mereka datang untuk mengetahui pengumuman PPDB. Tetapi hingga pukul 09.00 WIB, sekolah belum mengumumkan hasil PPDB.

Dua siswa yang sekolah di salah satu SMP tidak jauh dari SMAN Mojogedang sempat berbincang dengan Solopos. Mereka mengaku melampirkan SKTM saat mendaftar. Salah satu siswa dinyatakan lolos verifikasi sedangkan siswa satunya tidak lolos.

Mereka menuturkan orang tua didatangi guru pada Selasa sore. “Didatangi. Tapi saya enggak di rumah. Orang tua cerita. Ditanyai kerja apa, gaji berapa, kendaraan berapa. Bapak saya buruh bangunan. Saya lolos verifikasi SKTM. Tapi teman saya ini enggak lolos. Enggak tahu apa alasannya,” ujar gadis berkerudung yang enggak mau menyebutkan nama.

Temannya membenarkan dia tidak lolos verifikasi SKTM. Pada berkas pendaftaran online, muncul tulisan diskualifikasi. Tetapi gadis itu tidak mengetahui maksud diskualifikasi pada berkas pendaftarannya.

“Enggak tahu, katanya SKTM enggak lolos verifikasi. Orang tua yang bilang. Saya cek di online memang ada tulisan didiskualifikasi. Tapi enggak tahu apa maksudnya,” cerita dia.

Dilansir dari Solopos, Purwadi berharap SKTM tidak menjadi persoalan pelik pada PPDB tahun depan. Kebijakan melampirkan SKTM sudah dilakukan sejak PPDB tahun lalu. Tetapi, tidak ada persoalan seperti PPDB 2018. Tahun lalu, Purwadi mencocokkan SKTM dengan keterangan pada kartu keluarga.

“Kalau buruh berarti layak membawa SKTM. Kali ini semua membawa SKTM. Bisa jadi karena salah pemahaman SKTM jadi syarat masuk sekolah. Harapan kami, ke depan KIP menjadi dasar siswa mendapatkan SKTM. Kalau ada dasar jelas kami bisa menolak dan menerima SKTM.” (Wis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: