Soal Golput, KPU: Tidak Ada Sanksi Pidana

Komisioner KPU Hasyim Asyari menyampaikan keterangan pers. (Foto: Istimewa)

Komisioner KPU Hasyim Asyari menyampaikan keterangan pers. (Foto: Istimewa)

Sketsanews.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan tidak ada sanksi pidana bagi pelaku golput dalam pemilu. KPU menganggap potensi golput masih bisa diatasi oleh penyelenggara dan peserta pemilu.

Hal ini disampaiakan Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari bahwa soal sanksi pidana untuk golput tidak diatur dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

“Kalau tidak ada pasalnya, lantas mau dijerat menggunakan apa? Memilih itu adalah hak,” ujar Hasyim ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (28/3/2019).

Ia menjelaskan, meski jalan masuk untuk pidana pemilu bisa dilakukan lewat Bawaslu. Namun, hal tersebut harus didukung dengan dasar hukum.

“Harus ada ketentuan soal tindakan yang dilakukan itu apakah masuk pidana pemilu,” tambah Hasyim.

Sementara itu, Viryan Azis selaku Komisioner KPU menyatakan wacana memberikan sanksi pidana untuk individu yang golput sebaiknya tidak dilakukan. Lantaran, selain tidak memiliki dasar aturan yang jelas, dirinya masih menilai potensi golput masih bisa diatasi.

“Sebaiknya tidak usah (dipidana), sebab dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur hal itu. Sehingga lebih baik, mengatasi golput dengan cara seperti saat ini saja, yakni mengoptimalkan edukasi kepada masyarakat,” kata Viryan ketika dijumpai wartawan, di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

Selain itu, KPU juga berupaya memperbaiki pelayanan jajaran penyelenggara pemilu di tingkat daerah supaya masyarakat bisa terakomodasi. KPU pun menyarankan peserta pemilu mampu memanfaatkan sisa waktu kampanye dengan program yang positif dan menarik masyarakat untuk memilih.

“KPU mempersiapkan hal terbaik, Bawaslu melakukan pengawasan terbaik dan peserta pemilu menyajikan kontestasi terbaik,” tegas Viryan.

Perlu diingat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya mengatakan, pihak yang mengajak masyarakat untuk golongan putih (golput) dapat dikenakan sanksi hukuman. Menurutnya, mengajak masyarakat golput merupakan tindakan yang mengacau yang bisa dijerat UU Pemilu, UU ITE, KUHP, hingga UU Terorisme.

“Yang mengajak golput itu yang namanya mengacau, itu kan mengancam hak dan kewajiban orang lain. Ada undang-undang (UU) yang mengancam itu,” ujar Wiranto di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Rabu (27/3).

Di lain pihak, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan penjeratan pidana kepada penghasut agar orang tidak memilih atau golongan putih (golput) perlu dilihat fakta hukumnya terlebih dulu.

“Penyidik akan melihat dulu perbuatannya, fakta hukumnya, sesuai dengan alat bukti yang ditemukan. Penyidik baru habis itu menyusun konstruksi hukumnya masuk dalam KUHP-kah, UU Pemilu-kah, UU ITE-kah, itu sangat tergantung peristiwa,” kata Dedi. (Ad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: