Surat Terbuka Kepada Presiden Ir. H. Joko Widodo

Nicholay aprilindo (Alumni PPSA XVII-LEMHANNAS RI.)

Nicholay aprilindo
(Alumni PPSA XVII-LEMHANNAS RI.)

Sketsanews.com, Jakarta – Alumni Lemhanas, Nicholay aprilindo, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo berkaitan dengan kondisi negara saat ini, demikian seperti dikutip dari PilarBangsa.

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Presiden Ir. H. Jokowidodo selaku Kepala Negara RI.
 
Ass.Wrwb.
Dengan segala hormat,
Bahwa saya sebagai anak bangsa, sebagai putra pertiwi, sebagai bumi putera dan sebagai rakyat Indonesia yang mencintai keutuhan kedaulatan NKRI, saya merasa terpanggil untuk menyuarakan suara rakyat dan suara kebenaran :
 
1. Berulang kali saya berteriak melalui media sosial Facebook ini untuk meminta Bapak Presiden selaku Kepala Negara segera melakukan tindakan positif dengan cara melakukan REKONSILIASI NASIONAL KEBANGSAAN INDONESIA.
 
2. Bahwa kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita makin hari makin menunjukkan instabilitas dikarenakan adanya kegaduhan hukum dan kegaduhan politik yang berkembang selama 5 (lima) bulan terakhir ini (2016-2017).
 
3. Bahwa potensi perpecahan anak bangsa secara faktual sudah berada pada batas “LAMPU KUNING atau WASPADA”, baik secara suku, agama, ras dan antar golongan. Dimana perilaku-perilaku yang mengatas namakan Kebhinekaan, Pluralisme, Keragaman,Toleransi, Pancasila, oleh kelompok dan golongan tertentu dengan kepentingan politik tertentu, digunakan untuk menghujat, memfitnah, menuduh serta mendiskreditkan kelompok dan golongan tertentu lainnya sebagai anti kebhinekaan,anti Pluralisme, anti Keragaman, anti Toleransi, dan anti Pancasila.
 
4. Bahwa peristiwa hukum berupa tindak pidana penodaan agama tentang QS. Surat Alamidah 51 dan penghinaan terhadap Ulama (Pasal 156 a KUHP jo Pasal 156 KUHP), yang dilakukan oleh Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang saat ini sedang di proses hukum dalam sidang pengadilan PN.Jakarta Utara, telah merembet serta merambah pada peristiwa pidana lainnya khususnya pasca kesaksian dari Ketua Umum MUI KH. Ma’ruf Amin pada hari selasa tanggal 31 Januari 2017, sehingga menimbulkan “kegelisahan”, “ketersinggungan”, “kemarahan” ummat Islam Indonesia, atas perlakuan yang tidak beradab dari Terdakwa Ahok maupun Penasehat Hukumnya terhadap Saksi Ketua Umum MUI KH.Ma’ruf Amin yang juga sebagai Rais A’am (Pimpinan tertinggi) PB.NU. yang diperiksa sebagai Saksi selama 7 (tujuh) jam (diluar batas ke normalan pemeriksaan terhadap Saksi di sidang Pengadilan). Dan timbulnya permasalahan baru dengan adanya “Rekaman Pembicaraan Telpon” atau dalam istilah umumnya disebut “Penyadapan” secara Ilegal terhadap pembicaraan pribadi antara Presiden ke-6 RI SBY dengan KH. Ma’ruf Amin yang dikatakan oleh Terdakwa BTP alias Ahok dan Penasehat Hukumnya Humprey Djemat mempunyai bukti pendukung/data yang lengkap, didepan persidangan dimuka Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Pasal 40 jo Pasal 56 UU No.36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, dan Pasal 31 UU.No.11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan UU.No.19 Tahun 2016.
 
5. Bahwa dari uraian singkat pada point ke 4 (empat) tersebut diatas, telah menimbulkan ekses negatif dari psikologi ummat Islam mayoritas di Negara RI.
 
6. Bahwa saat ini yang berkembang luas sebagai opini masyarakat adanya penegakan hukum sebagai upaya “kriminalisasi hukum” terhadap Ummat Islam, Ulama dan Tokoh-tokoh Ummat Islam maupun tokoh Nasional lainnya yang dituduh melakukan Makar, Penistaan Pancasila, dan kasus-kasus lainnya yang di ungkit dan diungkit oleh oknum-oknum tertentu mengatas namakan laporan masyarakat, pasca unjuk rasa Ummat Islam 4-11-2016 dan 2-12-2016 (atau dikenal dengan aksi 411 dan 212), telah membangkitkan “Kemarahan Terpendam” yang akan sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta berbahaya terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI.
 
7. Bahwa kami sebagai rakyat Indonesia menyadari Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga hukum perlu ditegakkan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun penegakan hukum yang dimaksud adalah bukan untuk tujuan dan kepentingan “Politik balas dendam”, akan tetapi Penegakan Hukum harus untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan yang berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Pancasila),dan berdasarkan konstitusi Negara UUD NRI 1945.
 
8. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka saya sebagai pribadi maupun sebagai rakyat Indonesia, meminta dengan segala hormat kepada Bapak Presiden RI. Ir. H. Joko Widodo selaku Kepala Negara, agar segera dalam waktu sesingkat-singkatnya melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 
a. Sebagai Kepala Negara memerintahkan kepada “Aparat Negara” penegak hukum dalam hal ini Kepolisian RI maupun Kejaksaan RI serta Mahkamah Agung RI (Kekuasaan Kehakiman) untuk tetap menjaga “Independensia” secara profesional dalam melakukan penegakan hukum, serta taat azas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,dengan memperhatikan sosiologi dan psikologi kemasyarakatan, menjunjung tinggi etika, norma dan tujuan penegakan hukum itu sendiri.
 
b. Sebagai Kepala Negara, mengutamakan kepentingan rakyat dan keutuhan serta kedaulatan NKRI, dan sedapat mungkin mempersatukan semua kelompok dan golongan masyarakat yang saat ini diambang perpepacah dan pertikaian horisontal, melalui cara dialog kebangsaan dan REKONSILIASI NASIONAL yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden selaku Kepala Negara.
 
c. Menjamin kebebasan yang bertanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi didalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai makna demokrasi didalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia dan Kewajiban Azasi Manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
d. Menjamin penegakan hukum dan tertib hukum yang tidak didasari oleh kepentingan politik tertentu.
 
e. Menjamin keselamatan seluruh rakyat Indonesia dan tanah tumpah darah Indonesia berdasarkan Ideologi Negara Pancasila, Konstitusi Negara UUD NRI 1945.
 
Demikian Surat Terbuka ini saya buat sebagai bentuk keprihatinan seorang anak bangsa terhadap kecintaannya pada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
Hormat saya,
TTD.
 
Nicholay aprilindo
(Alumni PPSA XVII-LEMHANNAS RI.)

[Wis]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: