TB Hasanuddin Minta Kepala Badan Siber Belajar Lagi

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin (Dok.JawaPos)

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin (Dok.JawaPos)

Sketsanews.com, Jakarta – Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengkritik sejumlah pernyataan yang dilontarkan Kepala BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Djoko Setiadi.

Pertama terkait harapan agar institusi yang dipimpinannya memiliki kewenangan penindakan hukum, serta menanggap penebar informasi hox. Selanjutnya adalah ihwal definisi hoax yang disampaikan Djoko.

Menurut TB Hasanuddin, Djoko kurang paham bahwa BSSN sejatinya bukan lembaga hukum.

Kalaupun dalam melakukan tugasnya BSSN menemukan bukti dan fakta keterlibatan seseorang atau kelompok dalam melakukan penyebaran informasi hoax, hal itu langsung dikordinasikan ke pihak kepolisian untuk segera diambil tindakan.

“Lagipula hal itu sudah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE,” kata dia sebagaimana dilansir Jawapos

Di dalam pasal itu disebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.”

Selain itu, pasal yang termaktub dalam UU ITE juga tidak hanya mengatur soal sanksi hukum bagi penebar berita atau informasi hoax saja.

Misalnya, dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE juga mengatur soal sanksi hukum bagi pelaku penebar ujaran kebencian dan isu SARA.

Bahkan, dalam Pasal 27 dijelaskan bahwa UU ITE ini bukan hanya menjerat pelaku pembuatnya, tetapi juga mereka yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat konten tersebut dapat diakses secara elektronik.

“Jadi, mereka yang membagikan informasi atau konten yang melanggar UU ITE bisa ikut dijerat dan dikenakan hukuman. Bila disimak dari pasal demi pasal yang terkandung dalam UU ITE, menurut hemat saya, jeratan hukum bagi pelaku sudah sangat jelas dan cukup tegas,” beber Kang TB-sapaannya-.

Kemudian, point kedua adalah pernyataan Djoko soal dikotomi hoax positif dan negatif.
Hoax definisinya sudah negatif, lantaran bersifat fitnah, memutarbalikan, dan pencemaran nama baik.

“Jadi, bagaimana mungkin hoax bisa diartikan positif. Agar dipahami Kepala BSSN, bahwa hoaz itu bukan kritik, jadi tidak ada hoax yang membangun,” tegas TB.

Dia menyarankan agar Kepala BSSN yang notabene baru dilantik itu membaca kembali regulasi terkait dengan penanganan pelaku kejahatan cyber, termasuk UU ITE.

Selain itu, sebagai pejabat negara, Djoko Setiadi sebaiknya tidak asal bicara pada publik sebelum memahami akar persoalan.

Sebagaimana diketahui, usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1/2018), Kepala BSSN, Djoko langsung mengutarakan keinginanannya di hadapan media.

Dia meminta agar institusi yang dipimpinnya dapat melakukan tindakan hingga penangkapan terhadap pelaku penebar berita bohong.

Djoko juga memiliki pandangan bahwa tidak semua berita hoax memiliki unsur negatif. Menurutnya, hoax yang positif adalah yang bersifat membangun.

(Tb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: