Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines Undang-undang ITE Hanyalah untuk Masyarakat Lemah

Undang-undang ITE Hanyalah untuk Masyarakat Lemah

Sketsanews.com, Jakarta – Ujaran kebencian adalah sebuah kata atau ungkapan yang sering digunakan untuk menyeret seseorang ke meja hijau. Dan sekarang giliran ustadz Zulkifli Muhammad Ali (ZMA) pun tidak luput dari dugaan melakukan ujaran kebencian yang menyebabkan dia harus berurusan dengan pihak kepolisian.

Sebagaimana yang kita ketahui, melalui ceramah-ceramahnya lewat youtube ZMA adalah seorang dai yang lantang menyuarakan kebenaran dan masalah akhir zaman akhirnya harus berurusan dengan pihak kepolisian meskipun kemudian dibebaskan.

Masalah ujaran kebencian ini semakin trend untuk menggiring seseorang apabila setelah pemerintah menerbitkan undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika yang dikenal dengan UU ITE.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Namun sejak UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hadir, pengguna media sosial banyak yang khawatir. Undang-undang ini pada awalnya untuk melindungi kepentingan Negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (cyber crime).

Saat itu ada 3 pasal mengenai defamation (pencemaran nama baik), penodaan agama, dan ancaman online. Sebenarnya , ketiga pasal itu dimaksudkan untuk menangkap para penjahat siber.

Namun yang terjadi kini malah lebih sering dipakai untuk mengkriminalisasikan warga yang memanfaatkan internet dan media sosial untuk menyampaikan keluhan, opini, isi pikirannya, berpolemik, hingga menyampaikan kritik kepada pimpinan daerah.

Berdasarkan data Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), sepanjang 2016 ada lebih dari 200 pelaporan ke polisi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman, yang berbasiskan UU ITE. SAFENET juga mencatat munculnya 4 (empat) pola pemidanaan baru yaitu: aksi balas dendam, barter hukum, membungkam kritik dan terapi kejut yang sangat berbeda, jika tidak dapat disebut menyimpang dari tujuan awal ketika UU ITE dibentuk.

Hal semacam itulah yang perlu dikritisi apalagi dalam penanganan kasus justru banyak terdapat ketidakadilan. Misalnya kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Sekjen partai Nasdem Victor Laiskodat beberapa bulan yang lalu. Bagaimana perlakuan pihak kepolisian terhadap isi pidato Victor tersebut menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani kasus ini bahkan malah dimentahkan dengan alasan masalah bahasa dan hak imunitas sebagai anggota dewan.

Tito menjelaskan, jika dilihat dari persoalan bahasa, pidato Viktor yang menggunakan bahasa daerah membuat beberapa partai merasa tersinggung.

“Persoalannya adalah dua. Ini dalam persoalan bahasa ini, ada pihak-pihak yang mungkin tersinggung. Menganggap ada beberapa partai dianggap mendukung khilafah dan lain-lain itu bisa, bisa pihak lain merasa tidak nyaman. Malah menyangkut sebagai dugaan tindak pidana, ini pembuktian teknis,” kata Tito usai melakukan upacara serah terima jabatan bagi perwira Polri di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/11).

Persoalan kedua, lanjut mantan Kepala BNPT itu, adalah masalah hukum. Lamanya poroses penegakan hukum lantaran Viktor memiliki hak imunitas sebagai seorang anggota parlemen. Sehingga perlu ada pengujian di tingkat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Karena ada undang-undang MD3, Pasal 224 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap anggota DPR memiliki hak imunitas, dia bebas dari dugaan atau tuduhan hukum proses hukum sepanjang dia menyampaikan pendapat atau pandangannya dalam tugasnya sebagai anggota DPR di sidang maupun di luar sidang,” terangnya.

Dari sini sudah jelas akan keberpihakan aparat kepolisian kepada pelaku ujaran kebencian yang notabene sebagai anggota dewan. Namun apabila pelaku ujaran kebencian orang awam maka akan langsung diproses dengan tuduhan melanggar pasal Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronika.

Kesimpulannya bahwa Undang-undang ITE tersebut hanyalah sarana untuk membungkam kritikan terhadap kebijakan pemerintah lewat media sosial. Dan yang kedua bahwa hukum itu hanya berlaku untuk masyarakat lapisan menengah ke bawah sedangkan untuk orang yang punya kedudukan bisa bebas dengan alasan hak imunitas.

Solusinya pemerintah harus bersikap adil dalam menangani semua kasus, hukum itu janganlah seperti tangga dan anak tangga. Maksudnya kalau yang berbuat orang penting dan punya uang mereka diusap – usap dan dibebaskan, namun jika pelakunya orang miskin atau rakyat jelata diinjak – injak.

(jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: