Utang Piutang Politik , Penyebab Utama Jual Beli Perizina dan Jabatan

Baju tahanan KPK. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Baju tahanan KPK. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Baju tahanan KPK. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko
Baju tahanan KPK. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Sketsanews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap kepala daerah. Kali ini KPK menangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dalam operasi tangkap tangan, Jumat malam.

Sunjaya diduga menerima suap terkait jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sekjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik Piliang menyebut dugaan tersebut menguatkan data yang dimiliki pihak Kemendagri. Akmal mengatakan selama hampir 14 tahun terakhir, jual beli jabatan dan jual beli perizinan menjadi kasus terbanyak yang membelit kepala daerah.

“Hampir 14 tahun terakhir kita catat jual beli jabatan, jual beli izin, memainkan pengadaan barang dan jasa kemudian memainkan dana hibah. 7 hal ini yang kita catat dan yang paling banyak itu adalah mutasi dan perizinan,” kata Akmal dalam diskusi di warung Daun dengan tema ‘Kepala daerah Terjerat Siapa Tanggung Jawab’, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10), seperti dikutip dari merdeka.com.

Menurut Akmal, ada banyak faktor kepala daerah melakukan dua transaksional tersebut. Satu di antaranya adalah utang piutang politik. Kepala daerah, kata Akmal, kepalang bingung saat harus melunasi utang piutang politik sementara dana daerah tidak mencukupi.

“Sering kali dia punya piutang politik, mau bayar pakai apa? Dana yang masuk dari pusat katakanlah Rp 1 triliun apakah di kas nya ada Rp 1 triliun? Tidak, kenapa? ada sistem akuntabilitas keuangan kita mengatakan oke uang Anda kita hadirkan ketika Anda buat pertanggungjawaban nah ketika mereka membutuhkan dana, dana tidak tersedia yang paling mudah itu (transaksional jabatan atau perizinan),” ujarnya.

Diketahui, dalam kurun satu bulan KPK menangkap dua kepala daerah yakni Bupati Bekasi dan Bupati Cirebon. Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin diduga menerima suap atas perizinan IMB proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, sebesar Rp 7 miliar dari Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Grup selaku pemilik mega proyek Meikarta.

Uang Rp 7 miliar merupakan bagian dari Rp 13 miliar yang dijanjikan akan diterima politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra ditangkap atas dugaan menerima suap sebesar Rp 100 juta terkait jual beli jabatan di Pemkab Cirebon. Politisi PDIP itu juga diduga menerima gratifikasi dengan total Rp 6,4 miliar.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwatta mengatakan dalam konferensi pers kemarin mengatakan penerimaan suap ataupun gratifikasi oleh Sunjaya diduga untuk pembiayaan logistik Pilkada 2018.

“Bupati ini menjual jabatannya dalam rangka mengembalikan modal apalagi dia petahana,” kata Alex. (wal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: