UU KPK Butuh Revisi Demi Lahirkan Sanksi Berat

Foto : istimewa

Sketsanews.com,–Munculnya revisi UU KPK menimbulkan polemik di elit politik. Kegaduhan muncul karena adanya berbagai kepentingan dari pihak tertentu.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejumlah pasal bakal direvisi, seperti fungsi dewan pengawas dan kewenangan penyidik.

Koordinator Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK) Anjar Tata Januar menilai revisi UU KPK tidak akan melemahkan lembaga antirasuah. Revisi tersebut justru akan membuat masyarakat percaya dan bangga dengan KPK.

“KPK itu komisi yang diandalkan masyarakat sehingga diharapkan benar-benar efektif dan jangan sampai liar tanpa norma,” ujarnya di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar, Sabtu (7/9/2019).

Menurutnya, UU KPK saat ini sudah usang sehingga butuh evaluasi dan ada beberapa pasal yang dikritisi. Hal ini terlihat saat sejumlah tersangka dan terdakwa korupsi tidak mendapatkan efek jera.

“Para koruptor seperti Setnov dan Gayus terlihat sangat santai dan tenang. Tidak ada efek jera kepada mereka meski negara dirugikan dalam jumlah yang sangat besar,” katanya.

Karena itu, dia berharap revisi UU KPK bisa mendorong lahirnya sanksi yang lebih berat agar para pelaku berfikir ribuan kali saat akan melakukan korupsi, suap dan lainnya. Adapun pemberian sanksi berat bisa berkaca dari negara-negara lain.

“Sanksi harus lebih berat supaya ada efek jera. Kalau bisa hukuman bagi koruptor itu hukuman mati seperti di negara lain,” pungkasnya.

▶ Sumber ◀

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: