Sketsa News
Home Hukum, Video Kumpulan Video Presentasi Tim Ahli AILA Indonesia dalam Judical Review ‘Pasal Perzinahan’

Kumpulan Video Presentasi Tim Ahli AILA Indonesia dalam Judical Review ‘Pasal Perzinahan’

Sketsanews.com – Sejumlah tokoh dari kalangan cendekia dan aktivis gerakan melakukan Uji Materiil KUHP pasal 284,285 dan 292, pemohon dalam Judical Review (Uji Materi) KUHP pasal 284,285 dan 292 atau kerap disebut ‘Pasal Perzinahan’ yang pada 26 Juli 2016 melakukan sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon di Ruang Sidang Gedung MK Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.

Presentasi Prof. Dadang Hawari, Tim Ahli AILA Indonesia

Salah satu ahli pemohon dalam Judical Review (Uji Materi) KUHP pasal 284,285 dan 292 atau kerap disebut ‘Pasal Perzinahan’ , menghadirkan Prof. Dadang Hawari, psikiater dan Guru Besar Tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Menurut Dadang Hawari, manusia itu dilahirkan sesuai fitrah. Secara biologis jelas bisa dibuktikan. Karena itu, fitrahnya manusia itu heteroseksual, bukan homoseksual. Meski homoseksual itu termasuk kelainan, dia bukan gen, jadi bisa diobati.

Lalu bagaimana sikap para psikiater Indonesia?

Menurut Dadang, Indonesia bukanlah Amerika, dimana referansi American Psychological Association tidak harus menjadi refrensi buat seluruh dunia dan tidak harus mengikutinya dengan mentah-mentah.

“Amerika itu ada kelompok gay assosiotion, ciater gay association, ciater lesbian association, ada. Dan konteks itu mereka campur aduk kan. Nah, inilah yang perlu diwaspadai,” tambahnya

Dadang juga meminta kampanye LGBT harus disetop agar perilaku homoseksual tidak mewabah.

Presentasi Prof. Dr Mudzakkir, Tim Ahli AILA Indonesia

Prof. Dr Mudzakkir menjelaskan satu persatu mengenai pasal-pasal yang diajukan.

Pertama, dalam Pasal 284, di mana tertulis, norma yang dilarang adalah suami atau istri melakukan hubungan, sebut saja ini adalah persetubuhan dengan laki-laki atau perempuan lain yang baik itu dalam pernikahan maupun di luar pernikahan.

“Jadi intinya syarat di dalam Pasal 284 ini adalah salah satu di antara pelaku hubungan seksual itu, khususnya di dalam konteks ini adalah suami atau istri. Artinya apa? Artinya kalau bukan suami-istri, tidak berlaku. Kecuali dia adalah sebagai partner atau turut serta dalam melakukan perbuatan ini atau dengan kata lain turut sertanya dalam konteks ini adalah orang lain,” ujar Mudzakkir.

Presentasi DR. Adian Husaini, Tim Ahli AILA Indonesia

DR. Adian Husaini menyampaikan data-data tentang perlunya bangsa Indonesia punya kepastian hukum tentang masalah zina dan homoseksual.

“Kepastian hukum itu diperlukan agar berbagai pihak tidak semena-mena dan sangat leluasa dalam mempromosikan zina dan praktik homoseksual,” kata Adian yang juga Ketua Program Doktor Pendidikan Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor.

DR. Adian dalam presentasinya di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia​i menyajikan slideshow fakta dan peristiwa yang cukup mengejutkan terkait fenomena LGBT di dalam dan luar negeri termasuk adanya usaha-usaha penafsiran ulang teks Agama yang sudah di luar jalur untuk ‘melegalkan’ perilaku tersebut di Indonesia.

Adian juga menyatakan mendukung JR yang dilakukan para pemohon, setidaknya ada perangkat hukum yang bisa menghambat penyebaran kampanye dan praktik legalisasi zina dan homoseksual.

“Sungguh perubahan pasal-pasal itu saat ini sudah sangat mendesak, meskipun belum mendekati ideal. Setidaknya, itu untuk mencegah kerusakan yang lebih besar lagi,” kata Adian.

Presentasi Elly Risman, S.Psi

Psikolog Elly Risman menyampaikan pandangannya terkait dengan uji materi dalam pasal kesusilaan di KUHP. Menurutnya, perzinaan kini menjadi gaya hidup dan layaknya sebuah endemi di era digital.

“Terkait 3 pasal yang sedang di uji, di mana ketiganya merupakan suatu tindakan kesusilaan atau zina, ini seperti ‘old wine in the new bottle’, yang dulunya gendak menjadi lifestyle,” ucap Elly dalam persidangan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017).

Presentasi Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH

Guru Besar Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Unisba, Prof. Edi Setiadi, menyampaikan kondisi moral bangsa Indonesia yang kian memprihatinkan serta mendukung disahkannya revisi pasal perzinaan, dalam sidang Judical Review, kamis (12/01/2017) di Kantor Mahkamah Konstritusi RI.

Presentasi DR. Fitra Arsil, S.H., M.H ​

Pakar Hukum Tata Negara DR. Fitra Arsil, S.H., M.H ikut memberikan pernyataan dukungannya dalam sidang Judicial Review di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Februari 2017.

Presentasi DR. Neng Djubaedah, SH, MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Neng Djubaedah menilai konsep pasal perzinaan, pemerkosaan, dan pencabulan sesama jenis dalam KUHP bertentangan dengan jiwa dan roh Pancasila dan UUD 1945. Sebab, pada hakikatnya agama-agama di Indonesia melarang seks bebas dan hubungan sesama jenis atau yang saat ini dikenal lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Hubungan seks hanya dibenarkan melalui perkawinan yang sah.

“Jadi, segala aturan yang bertentangan nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Neng Djubaedah saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian KUHP di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (01/8).

Dia menegaskan Penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menempatkan Pancasila sebagai dasar, ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Presentasi Agung Sugiarto, S.Pd (Yayasan Peduli Sahabat)

Yayasan Peduli Sahabat mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait dalam sidang judicial review terhadap tiga pasal kesusilaan dalam KUHP.

Diwakili oleh Agung Sugiarto, pada Kamis (08/09), di Mahkamah Konstitusi (MK) Peduli Sahabat menyampaikan dukungannya terhadap uji material untuk pasal 284, 285, dan 292 KUHP.

Menurut Agung, Peduli Sahabat adalah lembaga yang aktif melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang mengalami ketertarikan terhadap sesama jenis dan juga sejumlah bentuk penyimpangan dan kecanduan lainnya.

Meski demikian, proses pendampingan yang dilakukan tidak bermaksud untuk membenarkan ketertarikan terhadap sesama jenis itu.

“Peduli Sahabat adalah lembaga pendampingan berbadan hukum yang membagikan berbagai macam informasi, memberikan edukasi, serta melakukan pendampingan kepada masyarakat luas dari berbagai macam strata dan status sosial yang mengalami ketertarikan kepada sesama jenis, baik secara parsial ataupun secara keseluruhan,” terangnya.

DR. Hamid Chalid, Saksi Ahli Judicial Review 30 Agustus 2016

DR. Hamid Chalid, Wakil Rektor UI, menyatakan bahwa Indonesia bukan negara liberal, dan tidak perlu meniru yang lain. Hal itu disampaikan dalam presentasi selaku saksi ahli di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang judicial review terhadap beberapa pasal kesusilaan dalam KUHP.Untuk memperjelas pandangannya, Hamid mengajukan sesuatu yang disebutnya sebagai ‘shock-the-consciousness test’.

“Apakah atas nama cinta dan HAM, seorang anak laki-laki boleh menzinahi ibunya sendiri? Apakah atas nama cinta dan HAM, seorang ayah boleh menikahi anak perempuannya sendiri?” ujar Hamid beretorika.

Presentasi Dr. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh

Ketua KPAI – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi dalam sidang judicial review terhadap beberapa pasal kesusilaan KUHP di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Selasa (23/08).

Dalam kesempatan itu, Asrorun menyampaikan sebuah presentasi yang diberi judul “Memperkokoh Norma Perlindungan Anak dari Ancaman Kejahatan Seksual”.

Dalam presentasinya, Asrorun menegaskan bahwa fokus perhatian KPAI tercurah pada masalah perlindungan anak. Pada kenyataannya, kejahatan terhadap anak-anak semakin meningkat, terutama kejahatan seksual. Asrorun juga mengingatkan bahwa pada bulan Mei 2016 silam, Presiden Joko Widodo sendiri telah menyatakan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa.

“Kejahatan seksual terhadap anak dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena semakin variatif dan terus meningkat. Profil pelakunya semakin beragam, dari berbagai latar belakang. Demikian juga lokus kejadiannya semakin beragam. Di antara begitu banyak kasus kejahatan tersebut tidak jarang kita temukan pelaku kejahatan sesama jenis,” papar Asrorun.

Asrorun mengingatkan bahwa tindak pencabulan memiliki sisi lain selain sebagai sebuah kejahatan pidana. “Secara psikologis, pencabulan juga bersifat adiktif bagi pelakunya. Oleh karena itu, mereka yang sudah kecanduan akan terus mencari mangsa, dan anak-anak menjadi sasaran empuknya,” ungkapnya lagi.

Presentasi DR. Musni Umar, Ph.D

DR. Musni Umar, Ph.D., Sosiolog dan Wakil Rektor l Univ. Ibnu Chaldun Jakarta ikut memberikan dukungannya terhadap Judicial Review yang diajukan oleh AILA Indonesia sesuai dengan bidang dan kepakaran beliau.

AIiansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) sebagai pemohon menghadirkan para ahli. Diantaranya adalah Sosiolog, Prof. Musni Umar.

Wakil Rektor I Universitas Ibnu Chaldun ini menyatakan pengertian zina tidak hanya mereka yang sudah menikah atau kawin, sesuai pasal 284 KUHP. Kini saatnya menghapus frasa telah kawin. Sehingga definisi perzinahan menjadi diperluas bukan hanya bagi yang sudah menikah saja.

“Zina adalah siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan atau laki-laki lain tanpa ikatan pernikahan,” terangnya.

Musni mengungkap salah seorang mahasiswa perguruan tinggi di Semarang berinisial BD yang gemar melakukan hubungan seks di luar nikah. Bahkan dalam hitungan bulan, BD bisa melakukan hal tersebut sampai sepuluh kali. Baginya, seks sudah sebagai sebuah kebutuhan. Meski belum menikah.

“Salah satu persoalan besar yang dihadapi adalah rusaknya akhlaq bangsa dengan banyaknya perzinahan, perkosaaan, dan pencabulan di kalangan masyarakat. Seks bebas merajalela dan berdampak negative pada masyarakat, bahkan membahayakan. Bahkan ada istilah ‘cabe-cabean’ di sekitar kita,” jelasnya.

Penulis buku Meluruskan Arah Reformasi (2008) ini mengutip data penelitian tahun 2002 di Yogyakarta yang dilakukan Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora mengemukakan hasil penelitiannya bahwa hampir 97,05% mahasiswa di Yogyakarta sudah hilang keperawanannya saat kuliah. Juga kasus yang hampir sama di Bandung, Jawa Barat dan di Semarang Jawa Tengah.

“Prilaku seks bebas yang terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa memang cukup memprihatinkan,” ujarnya.

(in)