Walikota Blitar Samanhudi Anwar Divonis 5 Tahun Penjara

Foto Istimewa

 

Foto Istimewa/ Walikota Blitar Samanhudi Anwar.

Sketsanews.com, Surabaya – Walikota Blitar non aktif, Samanhudi Anwar akhirnya divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis siang tadi. Walikota Blitar non aktif periode 2016 – 2021 ini juga membayar denda Rp 500 juta subsider 5 bulan penjara.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Agus Hamzah ini menyatakan terdakwa Samanhudi Anwar terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur pasal 12 B Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan, majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan terhadap Walikota Blitar non aktif ini dengan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan penjara.

Vonis majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut 8 tahun penjara serta denda Rp 500 juta. Majelis hakim juga menghapus tuntutan jaksa KPK yang menuntut terdakwa membayar uang penganti sebesar Rp 5,1 miliar, lantaran tidak cukup bukti.

Sementara terdakwa Bambang Purnomo alias Totok, yang merupakan orang kepercayaan Samanhudi Anwar, divonis pidana 4 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan penjara.

Atas putusan ini, kedua terdakwa Samanhudi Anwar dan Bambang Purnomo sama-sama menyatakan pikir-pikir. Sikap pikir-pikir juga dinyatakan jaksa KPK.

Dalam berita sebelumnya, jaksa KPK, mendakwa Walikota Blitar non aktif Samanhudi Anwar menerima suap dari Susilo Prabowo alias Embun, seorang kontraktor yang telah divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim tipikor. Terdakwa Samanhudi Anwar didakwa menerima fee 8 persen dari total proyek sebesar Rp 23 miliar, yang diterima melalui penjahit pribadinya Bambang Purnomo alias Totok, seperti yang di lansir dari pojokpitu.com.

Jaksa KPK menilai perbuatan kedua terdakwa dianggap melanggar pasal 12 atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

(Air)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: